Negara Transnistria yang Tidak Diakui Secara Internasional Apakah Dapat Dikategorikan Sebagai Negara? Ketahui Lokasi dan Sejarah Singkatnya

Kabar Jawa – Transnistria merupakan wilayah di Eropa Timur yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi belum diakui secara luas sebagai negara merdeka oleh komunitas internasional.

Wilayah ini secara hukum internasional masih dianggap sebagai bagian dari Moldova, meskipun telah menjalankan pemerintahan secara mandiri sejak 1990.

Keberadaan Transnistria menarik perhatian karena wilayah ini memiliki sejumlah atribut yang lazim ditemukan pada sebuah negara, mulai dari pemerintahan, parlemen, mata uang, hingga pasukan keamanan.

Ibu kotanya berada di Tiraspol, sementara wilayah yang dikuasainya terletak di sepanjang tepi timur Sungai Dniester, berbatasan dengan Ukraina.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah Transnistria bisa disebut sebagai negara meskipun tidak memperoleh pengakuan internasional?

Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat perjalanan sejarahnya, mulai dari masa Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, konflik dengan Moldova pada awal 1990-an, hingga status politiknya saat ini.

Selain itu, penting untuk membedakan antara keberadaan pemerintahan secara nyata dan pengakuan sebagai negara berdaulat menurut hukum internasional.

Di Mana Letak Transnistria?

Transnistria terletak di Eropa Timur, di antara Sungai Dniester dan perbatasan Ukraina. Wilayah ini membentang di sisi timur sungai yang menjadi salah satu penanda geografis utama Moldova.

Ibu kotanya, Tiraspol, menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi wilayah tersebut. Meski secara administratif Transnistria menjalankan sistemnya sendiri, Moldova tetap menganggap kawasan itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Transnistria juga dikenal dengan nama Pridnestrovie. Nama tersebut berkaitan dengan letaknya di sepanjang Sungai Dniester.

Wilayah ini memiliki pemerintahan, mata uang, dan simbol-simbol kenegaraan sendiri. Namun, keberadaan institusi tersebut tidak serta-merta membuat Transnistria memperoleh status negara berdaulat yang diakui secara internasional.

Sejarah Transnistria: Dari Kekaisaran Rusia hingga Memisahkan Diri dari Moldova

Sejarah Transnistria tidak bisa dilepaskan dari perubahan batas wilayah di Eropa Timur. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Rusia ke Uni Soviet, serta perubahan politik setelah runtuhnya pemerintahan komunis, turut membentuk identitas dan status wilayah ini.

1. Masa Kekaisaran Rusia dan Pembentukan Wilayah Soviet

Sebelum Revolusi Rusia pada 1917, kawasan yang kini dikenal sebagai Transnistria merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia.

Perubahan politik besar terjadi setelah berdirinya Uni Soviet. Pada 1924, pemerintah Soviet membentuk Republik Sosialis Soviet Otonom Moldavia di dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina.

Pembentukan wilayah otonom ini menjadi salah satu landasan sejarah bagi identitas politik Transnistria.

Pada 1940, Uni Soviet mengambil alih Bessarabia dari Rumania. Wilayah tersebut kemudian digabungkan dengan sebagian kawasan otonom Moldavia untuk membentuk Republik Sosialis Soviet Moldavia.

Sejak saat itu, kawasan yang kini menjadi Transnistria berada dalam struktur pemerintahan Soviet hingga Uni Soviet bubar pada 1991.

2. Ketegangan Bahasa dan Politik pada Akhir 1980-an

Menjelang berakhirnya Uni Soviet, hubungan antara pemerintah Moldova dan masyarakat di Transnistria mulai mengalami ketegangan.

Salah satu pemicunya adalah kebijakan bahasa yang disahkan pemerintah Moldova pada 1989. Kebijakan tersebut memperkuat penggunaan bahasa Moldova, yang memiliki hubungan erat dengan bahasa Rumania, dalam urusan resmi pemerintahan.

Kebijakan ini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Transnistria, terutama kelompok yang menggunakan bahasa Rusia dan Ukraina dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sebagian warga dan elite politik setempat mengenai kemungkinan Moldova semakin dekat dengan Rumania, bahkan berpotensi bersatu dengan negara tersebut.

Perbedaan pandangan mengenai bahasa, identitas, dan arah politik inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong gerakan pemisahan diri Transnistria.

3. Deklarasi Pemisahan Diri pada 1990

Pada 2 September 1990, para pemimpin lokal di Transnistria memproklamasikan berdirinya Republik Sosialis Soviet Moldavia Pridnestrovia.

Deklarasi tersebut menjadi langkah awal pembentukan pemerintahan yang terpisah dari Moldova. Wilayah ini kemudian mulai membangun institusi politik dan administrasi sendiri.

Ketika Moldova menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet pada Agustus 1991, Transnistria menolak berada di bawah pemerintahan baru Moldova dan tetap mempertahankan klaim kemerdekaannya.

Namun, deklarasi tersebut tidak memperoleh pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. Moldova tetap menganggap Transnistria sebagai bagian dari wilayahnya.

4. Perang Transnistria pada 1992

Ketegangan politik antara Moldova dan Transnistria akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata pada Maret 1992.

Pertempuran terjadi antara pasukan Moldova dan kelompok bersenjata Transnistria. Dalam konflik tersebut, unsur militer Rusia yang berada di kawasan itu juga turut berperan.

Salah satu pertempuran besar berlangsung di Bender, yang juga dikenal dengan nama Tighina. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Dniester dan menjadi salah satu titik penting dalam konflik.

Perang tersebut menyebabkan ratusan hingga sekitar seribu orang meninggal dunia menurut berbagai perkiraan. Konflik juga memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka.

Pada 21 Juli 1992, Moldova dan Rusia menandatangani kesepakatan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran besar. Meski kekerasan berskala besar mereda, kesepakatan itu tidak menyelesaikan persoalan utama, yakni status politik Transnistria.

5. Transnistria Setelah Perang

Setelah konflik berakhir, Transnistria tetap menjalankan pemerintahan sendiri dengan dukungan Rusia.

Wilayah ini membentuk berbagai institusi yang menyerupai perangkat negara, termasuk pemerintahan, parlemen, pasukan keamanan, mata uang, serta sistem administrasi tersendiri.

Meski demikian, Moldova tidak pernah melepaskan klaim kedaulatannya atas Transnistria. Hingga kini, wilayah tersebut belum mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kondisi ini membuat Transnistria berada dalam situasi politik yang berbeda dari negara-negara berdaulat pada umumnya: memiliki pemerintahan yang berfungsi secara nyata, tetapi tidak memperoleh pengakuan internasional secara luas.

Apakah Transnistria Bisa Dikategorikan sebagai Negara?

Transnistria dapat disebut sebagai negara de facto dalam pengertian bahwa wilayah ini menjalankan pemerintahan sendiri dan mengendalikan sebagian besar kawasan yang diklaimnya.

Namun, penyebutan tersebut tidak berarti Transnistria telah memperoleh status sebagai negara berdaulat yang diakui secara internasional.

Secara hukum internasional, Transnistria tetap dipandang sebagai bagian dari Moldova. Wilayah ini juga tidak memiliki pengakuan diplomatik luas dan bukan anggota PBB.

Untuk memahami lebih jauh, salah satu rujukan yang kerap digunakan adalah Konvensi Montevideo 1933.

Kriteria Negara Menurut Hukum Internasional

Empat Syarat dalam Konvensi Montevideo 1933

Konvensi Montevideo 1933 sering dijadikan rujukan untuk menjelaskan unsur-unsur yang diperlukan agar suatu entitas dapat dikategorikan sebagai negara.

Dalam Pasal 1, terdapat empat kriteria utama yang perlu diperhatikan.

1. Penduduk tetap: memiliki masyarakat yang menetap di wilayah tersebut.
2. Wilayah tertentu: mempunyai wilayah geografis yang dapat diidentifikasi.
3. Pemerintahan: memiliki otoritas yang menjalankan fungsi pemerintahan.
4. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain: mempunyai kapasitas untuk melakukan hubungan internasional.

Pasal 3 konvensi tersebut juga menyatakan bahwa keberadaan politik suatu negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain.

Artinya, pengakuan internasional bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberadaan suatu negara. Meski begitu, penerapan kriteria tersebut dalam praktik hukum internasional tidak selalu sederhana, terutama bagi wilayah yang memisahkan diri dari negara yang telah diakui secara internasional.

Dari keempat unsur tersebut, Transnistria memiliki karakteristik faktual berupa penduduk, wilayah, dan pemerintahan sendiri. Namun, kemampuan menjalin hubungan internasional sebagai negara berdaulat masih sangat terbatas.

Sejumlah kajian hukum internasional menggunakan istilah de facto regime atau rezim de facto untuk menggambarkan entitas yang menjalankan pemerintahan secara nyata tanpa memperoleh pengakuan luas sebagai negara merdeka.

Karena itu, pemenuhan sejumlah unsur kenegaraan tidak otomatis membuat Transnistria menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional.***